Petunjuk Penggunaan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum
Petunjuk Penggunaan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum
All Stories
Kunjungan Pengelola JDIH Kab. Blora
Pada 25 Oktober 2018, Bagian Hukum menerima kunjungan Pengelola JDIH Kabupaten Blora. Rombongan tamu yang dipimpin oleh Ibu Dwi , Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Blora, bermaksud saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan JDIH.(ddk)
PERATURAN BUPATI 2012 – 2017
PERATURAN BUPATI 2012 – 2017
PP No. 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam upaya memberantas korupsi, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh warga masyarakat agar melaporkan dugaan tindak korupsi dengan pemberian reward dan jaminan keamanan. Pelapor yang memiliki fakta dan terbukti laporannya benar, akan diberikan penghargaan maksimal sebesar Rp 200 juta. Hal tersebut…
KEPUTUSAN BUPATI 2011 – 2017
Salah satu fungsi Bagian Hukum adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan pemerintah paerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah. Di antara produk hukum daerah itu ialah Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Berbeda dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur (regeling), Keputusan…
Sosialisasi Perda Pelayanan Haji & Perbup Beasiswa Pendidikan
Di bulan Agustus – September 2018, Bagian Hukum tengah menyelenggarakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dengan menggandeng narasumber dari Dindikpora dan Bagian Kesra di 14 kecamatan. “Sosialisasi kali ini kita memilih Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Perbup No. 14/2017 dan…
Reformasi Perizinan dengan “Online Single Submission”
Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2018 yang lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Secara garis besar terdapat pembagian perizinan berusaha, mulai…
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP…
Kunjungan BPK Perwakilan Provinsi Jateng
Pada 17 Juli 2018, Bagian Hukum menerima kunjungan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Rombongan tamu yang dipimpin oleh Ibu Dessy Dwi Astuti, Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat BPK Perwakilan Jateng, bermaksud saling tukar menukar tentang informasi produk hukum dan berbagi…
Peraturan Pemerintah No. 17/2018 – Kecamatan
Dalam rangka menjalankan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2018 tentang Kecamatan. Dasar hukum pembentukan Kecamatan itu dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota, dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu)…