Featured Articles
All Stories
Perbup No. 47/2018 – Perubahan Atas Perbup No. 9 Th. 2018 ttg Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa TA. 2018
Perbup No. 47/2018 – Perubahan Atas Perbup No. 9 Th. 2018 ttg Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa TA. 2018
Perbup No. 45/2018 – Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemkab. Rembang
Perbup No. 45/2018 – Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemkab. Rembang
Perbup No. 44/2018 – Standardisasi… _ Lampiran
Perbup No. 44/2018 – Standardisasi… _ Lampiran
Perbup No. 44/2018 – Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium & Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab. Rembang TA. 2019
Perbup No. 44/2018 – Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium & Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab. Rembang TA. 2019
Kunjungan Pengelola JDIH Kab. Blora
Pada 25 Oktober 2018, Bagian Hukum menerima kunjungan Pengelola JDIH Kabupaten Blora. Rombongan tamu yang dipimpin oleh Ibu Dwi , Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Blora, bermaksud saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan JDIH.(ddk)
Perda No. 8/2018 – Perubahan Atas Perda No. 5 Th. 2010 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir
Perda No. 8/2018 – Perubahan Atas Perda No. 5 Th. 2010 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir
Perda No. 7/2018 – Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 TH. 2010 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Perda No. 7/2018 – Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 TH. 2010 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PERATURAN BUPATI 2012 – 2017
PERATURAN BUPATI 2012 – 2017
PP No. 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam upaya memberantas korupsi, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh warga masyarakat agar melaporkan dugaan tindak korupsi dengan pemberian reward dan jaminan keamanan. Pelapor yang memiliki fakta dan terbukti laporannya benar, akan diberikan penghargaan maksimal sebesar Rp 200 juta. Hal tersebut…
KEPUTUSAN BUPATI 2011 – 2017
Salah satu fungsi Bagian Hukum adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan pemerintah paerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah. Di antara produk hukum daerah itu ialah Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Berbeda dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur (regeling), Keputusan…